(Tulisan ini dimuat Republika, Senin, 22 Des 2025. https://analisis.republika.co.id/berita/t7nii5393/krisis-energi-kelistrikan-aceh-pascabanjir)
Banjir bandang yang melanda Aceh,
Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir Desember 2025 bukan hanya merendam
permukiman dan merusak fasilitas publik. Bencana itu kembali menunjukkan adanya
kebijakan pembangunan nasional dan manajemen risiko di sektor energi
kelistrikan yang harus segera dibenahi: jaringan yang ringkih, pemulihan
lambat, dan minimnya infrastruktur yang tahan bencana.
Dalam beberapa hari setelah banjir,
sebagian wilayah masih gelap gulita. Pemadaman menyebar dari kota hingga desa,
memutus komunikasi, menghambat layanan kesehatan, dan membuat proses evakuasi
berjalan lambat. Kondisi ini bukan kejutan baru — melainkan pola berulang (saya
sering menyebutnya Risiko yang berulang tahun) yang menunjukkan bahwa
sistem ketenagalistrikan di wilayah musibah tersebut belum tahan menghadapi
bencana besar.
Kerusakan parah ini semua
mengungkapkan titik lemah infrastruktur energi kelistrikan kita. Rusaknya tower
transmisi, gardu induk, hingga jalur distribusi memperlihatkan betapa rentannya
sistem kelistrikan. Banyak jalur tegangan tinggi dibangun di kawasan rawan
longsor atau dekat aliran sungai tanpa perlindungan memadai.
Kondisi tersebut sudah terjadi, maka
sekarang kita fokus pada upaya perbaikan dan pemulihan segera. Ingat!!!, kita
semua punya kontribusi atas kondisi ini. Jadi saya katakan bahwa kita tidak
bisa menyalahkan PLN dan anak perusahaannya 100 persen atas kondisi tersebut.
Karena PLN group hanya berperan sebagai operator/pelaksana pengelolaan energi
kelistrikan di Indonesia.
Sedangkan setiap keputusan strategis
ada di tangan BP BUMN sebagai regulator yang menetapkan kebijakan risiko dan
menentukan arah strategis PLN Group sebagai BUMN. Begitu pula dengan Danantara
sebagai pengelola risiko investasi dan holding BUMN, membuat proses pelaporan
Risiko PLN Group diserahkan ke holding lalu diintegrasikan dan review ke
Danantara, baru diserahkan ke BP BUMN. Artinya Struktur pelaporan dan
pengambilan keputusan risiko kini lebih berlapis dan terintegrasi serta
berorientasi ke portofolio. Nah disinilah peran manajemen risiko pembangunan
nasional harus kencang, ketat dan tegas mengawal proses itu semua.
Fyi, saya sudah sampaikan dalam
opini saya di Republika 18 Januari 2025, tentang
pentingnya penetapan kebijakan dan keputusan yang berbasis analisis risiko yang
akurat. Juga Saya pernah mengingatkan pemerintah di Republika pada 30 Oktober 2024 lalu, yang
menegaskan pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari pembangunan
nasional.
Oke, daripada sekedar mengingatkan
saja, maka saya sebagai konsultan di bidang Risk Management, Risk
Culture dan Business Continuity Management (bagian dari
Manajemen Risiko untuk kondisi disaster/insiden telah terjadi), saya
merasa perlu menyampaikan beberapa analisis dan usulan rekomendasi penting
dengan narasi yang sederhana dan singkat.
Dari berbagai referensi yang biasa
kami sampaikan ke berbagai forum serta penggalian informasi dari tim kami yang
di Aceh, maka saya mencoba membahas secara khusus untuk konteks Aceh.
Pemulihan Lambat: Sistem,
infrastruktur dan SDM yang tidak siap hadapi krisis
Beberapa hari setelah banjir bandang
surut, masih banyak daerah yang belum kembali menyala penuh energi
kelistrikannya. PLN & mitranya harus memperbaiki jaringan secara manual dan
merelokasi peralatan yang rusak satu per satu. Padahal, dalam sistem
kelistrikan modern, pemulihan idealnya dibantu oleh teknologi smart grid,
tersedianya cadangan pasokan fleksibel, mobile substation dan load
shifting ke jalur alternatif.
Namun Aceh belum memiliki kapasitas
pemulihan cepat seperti itu. Akibatnya, banjir di satu titik bisa mematikan
seperempat wilayah. Banjir bandang di Bireuen, namun Banda Aceh, mengalami
pemutusan aliran listrik secara bergilir 2-3
sekali. Nah, ini artinya sistem kelistrikan kita belum Tangguh.
Contoh kasus:
Ketika proses pemulihan tower
transmisi jaringan di Bireuen yang tumbang karena derasnya air dengan bongkahan
kayu besar dan banyak, dipulihkan kembali jaringan tersebut, juga pengiriman
kapal PLTU atau super genset yang sudah tersedia ke beberapa lokasi strategis
(dalam Business Continuity [BC] Strategi ini disebut strategi “standby”). Atau
bahkan ada yang baru membeli genset (strategi BC: “Post Accident
Acquisition”).
Kedua strategi tersebut menunjukkan
bahwa strategi BC yang dipilih adalah level 3 dan 4, dimana asumsi pemulihannya
membutuhkan waktu beberapa hari dan atau berminggu-minggu. Idealnya adalah
strategi “replication”. Ada jalur alternatif yang sudah siap, tinggal di
aktifkan saja. Ternyata, bila dilacak lebih detail lagi, tidak hanya tower jaringan
transmisi di Bireuen saja yang rusak, melainkan jaringan dari Sumatera Utara
juga rusak, sehingga membutuhkan waktu lagi untuk pemulihannya.
Ketika sudah beres tower
transmisinya, ada sumber masalah lain, yaitu infrastruktur Gardu induk di aceh
yang tidak mampu menjalankan fungsi penurunan tegangan (misal 150 kV → 20 kV);
switching dan proteksi sistem ; atau pengaturan aliran daya. Setelah di cek,
ternyata gardunya belum memiliki standar ideal ketahanan bencana, masih belum
stabil. Juga sistem distribusinya masih bersifat konvensional dan tidak bisa
melakukan isolasi otomatis. Sepengetahuan kami, di Jakarta sudah diterapkan
adanya gardu induk di pemukiman/perumahan yang jalur bawah tanah. Namun hal ini
sulit dilaksanakan karena berbagai faktor, semisal warga tidak memberikan
tanahnya untuk penempatan gardu tersebut. Atau pihak PLN tidak memiliki
anggaran dana untuk membeli/membayar semua kompensasi penggunaan tanah
tersebut.
Lalu coba menggunakan alternatif
dari PLTU di Nagan Raya. Menurut tim kami yang pernah melihat aktivitas PLTU
tersebut, mengatakan bahwa PLTU tersebut belum optimal penggunaannya. Hal ini
disebabkan karena jaringan transmisi yang belum terintegrasi di Aceh atau sebab
lainnya yang perlu diinvestigasi.
Dampak Yang Semakin Membesar dan
Meluas
Dalam BCM, kita perlu
melakukan Damage Assessment (Rapid & Detail) untuk
mengetahui lebih detail dampak dari banjir bandang tersebut. Bahkan perlu
melakukan Post Disaster Business Impact Analysis, agar kondisi pemadaman
pascabencana dapat memberikan informasi yang lebih detail yang menimbulkan
dampak sosial ekonomi yang besar, semisal rumah sakit bergantung pada genset
terbatas, jaringan internet dan telekomunikasi mati sehingga proses evakuasi
terhambat karena komunikasi terganggu, UMKM terpaksa berhenti produksi, air
bersih tidak mengalir karena pompa mati dan pelayanan pam tidak berfungsi serta
aktivitas belajar mengajar lumpuh
Saatnya Penerapan Pembangunan yang
Berbasis Manajemen Risiko & Business Continuity Management
Bila kita melakukan studi banding ke
berbagai negara yang mengalami kondisi bencana yang lebih parah, mereka telah
membangun sistem dan infrastruktur energi kelistrikan yang mampu mengisolasi
area rusak tanpa memadamkan wilayah lain, memakai tower tahan longsor dan
memanfaatkan energi terdistribusi (microgrid).
Oleh karena itu, dari berbagai
referensi singkat, ada beberapa langkah besar untuk mencegah kejadian serupa
terus berulang:
Pemetaan Ulang Jalur Listrik di Zona
Rawan
Gunakan metode Fault Tree Analysis
(FTA) yang sangat bagus untuk memetakan secara lebih detail, akurat dan
presisi. Hasil dari Analisa tersebut bisa menjadi referensi utama untuk Risk
Assessment, Damage Assessment, bahkan menjadi cheklist untuk penyusunan risk
treatment dan Business Continuity Plan. Hasil pemetaan ini akan membaut semua
jalur transmisi perlu dievaluasi berbasis risiko banjir, longsor, dan erosi
sungai. Jika perlu, tower dipindahkan ke lokasi aman.
Bangun Sistem Cadangan dan Jalur
Alternatif
Replikasi adalah strategi kunci
level 2 dalam BCM yang sangat disarankan. Aceh membutuhkan jalur ganda dan
cadangan operasional sehingga satu kerusakan tidak berdampak ke seluruh
wilayah. Ini membutuhkan komitmen Pemerintah dan Dana yang sangat besar
Kembangkan Teknologi Smart Grid dan
Microgrid
Dengan energi terbarukan yang
tersebar seperti PLTS dan biomassa. Atau mengembangkan sistem kelistrikan
lainnya yang tetap hidup meski jaringan utama dari PLN rusak. Saya ingat sekali
ketika menjadi konsultan UNDP di tahun 2006, saya mengelilingi seluruh Aceh.
Nah di Sabang, para warga sudah menggunakan alat sederhana yang sumber
listriknya berasal dari tenaga surya yang desainnya dari NGO internasional yang
membantu Aceh pasca Tsunami.
Menerapkan Manajemen Risiko & Business
Continuity Management dengan Efektif dalam Setiap Aspek Pembangunan Nasional
Dengan Manajemen risiko dan
menyiapkan BCM dikala insiden/ bencana terjadi maka proses 6R akan terlaksana
dengan efektif. Yaitu Reduce (tindakan preventif dengan
mengurangi peluang terjadinya bencana dan pengurangan dampaknya), Response (tindakan
emergensi yang cepat dan mengamankan nyawa & kesehatan manusia serta
aset/infrastruktur vital), Recovery (meningkatkan kemampuan
operasional sampai mendekati kondisi normal), Resumption (mulai
beroperasi kembali secara minimal, cepat, stabil, dan terkendali), Restore (mengembalikan
kondisi ke normal atau bahkan lebih baik dari sebelumnya) dan Return (kembali
ke operasi normal dimana sudah melakukan penutupan insiden dan ada evaluasi
pascakrisis).
Penutup
Bencana banjir bandang yang
disebabkan banyak faktor dan Krisis kelistrikan pascabanjir harus menjadi titik
balik. Aceh & provinsi lainnya membutuhkan infrastruktur energi yang lebih
kuat, lebih cerdas, dan lebih adaptif terhadap bencana. Jika tidak ada
perubahan, maka setiap musim hujan besar, setiap provinsi khususnya daerah aceh
akan terus hidup dalam pola yang sama: banjir datang, jaringan runtuh, listrik
padam, dan layanan publik lumpuh. Sudah waktunya kita memiliki sistem
kelistrikan yang tidak hanya menyala di saat normal, tetapi juga tetap tangguh
ketika bencana datang. Dan saatnya kita semua berkomitmen untuk menerapkan
manajemen risiko terintegrasi & BCM demi keberlanjutan pembangunan nasional
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.
.png)
.png)
